BANDUNG (Aswajanews) — Di tengah pesatnya ekspansi industri telekomunikasi nasional, dinamika internal di tubuh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia (APJATEL) justru kian mengeras. Sejumlah anggota mulai secara terbuka menyuarakan keresahan terhadap arah organisasi, pola kepemimpinan, hingga dugaan melemahnya prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Bagi sebagian anggota, persoalan yang terjadi saat ini bukan sekadar perdebatan internal biasa. Situasi tersebut dinilai sebagai alarm serius bagi masa depan organisasi yang dianggap mulai menjauh dari semangat demokrasi, kebersamaan, serta perlindungan terhadap kepentingan seluruh anggota.
Salah seorang anggota APJATEL di Kota Bandung menilai, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) menjadi langkah penting dan mendesak untuk mengembalikan marwah organisasi.
“APJATEL dibangun sebagai rumah bersama bagi operator jaringan telekomunikasi. Namun kini ruang dialog semakin sempit, aspirasi anggota tidak lagi terakomodasi, dan sejumlah keputusan strategis dinilai berjalan tertutup. Jika kondisi ini terus dibiarkan, organisasi berpotensi kehilangan legitimasi moral di mata anggotanya sendiri,” ujarnya kepada Redaksi, Rabu (6/5/2026).
Ia menegaskan, Munaslub bukan bentuk pembangkangan, melainkan mekanisme sah dan konstitusional sebagaimana diatur dalam AD/ART organisasi.
“Tidak perlu alergi terhadap evaluasi. Munaslub adalah instrumen koreksi dalam organisasi modern. Ini bukan soal menjatuhkan individu, tetapi memastikan organisasi tetap profesional, transparan, dan tidak dikuasai kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Menurutnya, terdapat sedikitnya lima persoalan utama yang memicu keresahan anggota. Di antaranya program relokasi kabel udara ke bawah tanah yang dinilai belum siap secara infrastruktur, tingginya biaya utilitas yang membebani operator, lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah, belum jelasnya sistem utilitas terpadu, serta meningkatnya ketidakpuasan terhadap proses pengambilan keputusan.
“Operator di lapangan menghadapi tekanan yang tidak ringan. Namun organisasi justru terkesan lebih sibuk menjaga kepentingan elite internal. Kondisi ini memicu kekecewaan anggota di berbagai daerah,” katanya.
Kritik juga diarahkan pada pola kepemimpinan yang dinilai terlalu dominan dan minim ruang partisipasi. Bahkan, muncul kekhawatiran adanya konsentrasi kekuasaan pada lingkaran tertentu yang membuat organisasi berjalan secara personalistik.
“Organisasi sebesar APJATEL tidak boleh dikelola seperti kerajaan kecil. Setiap anggota memiliki hak yang sama untuk didengar. Ketika aturan mulai dianggap menguntungkan kelompok tertentu, kepercayaan anggota akan terkikis,” ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa dorongan untuk menggelar Munaslub harus dilakukan secara elegan dan tetap berada dalam koridor konstitusi organisasi. Upaya tersebut tidak boleh berkembang menjadi konflik destruktif.
“Perjuangan untuk menyelamatkan organisasi harus tetap bermartabat. Hindari fitnah dan serangan personal. Fokus utama adalah perbaikan tata kelola, transparansi anggaran, kebijakan utilitas, serta perlindungan kepentingan anggota,” tuturnya.
Ia juga mengajak seluruh anggota APJATEL di berbagai daerah untuk membangun komunikasi dan konsolidasi yang sehat guna menyatukan aspirasi perubahan.
“Jika mayoritas anggota menghendaki pembenahan, maka Munaslub harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Ini kesempatan untuk mengembalikan APJATEL pada tujuan awalnya sebagai organisasi yang independen, inklusif, dan benar-benar mewakili seluruh anggotanya, bukan segelintir elite,” pungkasnya. (Red)
