Prasa—atau lebih tepatnya ungkapan—“Taklukkan laut sebelum laut menaklukkan kita” pernah dimuat Harian Kompas pada 17 Februari 2008. Ungkapan itu berkaitan dengan nasib para nelayan yang menghadapi cuaca ekstrem dan angin barat sepanjang musim.
Bagi nelayan, kondisi seperti itu sebenarnya bukan sesuatu yang asing. Ketika tidak bisa melaut, paling tidak waktu senggang mereka digunakan untuk memperbaiki jaring, memperbaiki perahu, atau melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan aktivitas melaut. Namun, persoalannya kini semakin kompleks.
Cuaca panas berlangsung lebih lama dan kondisi cuaca semakin fluktuatif sehingga nelayan kesulitan memprediksi waktu yang tepat untuk melaut. Dalam kondisi normal, Februari biasanya sudah memasuki fase berakhirnya musim angin barat. Tetapi perubahan cuaca membuat pola tersebut tidak lagi mudah ditebak.
Kesulitan nelayan juga diperparah oleh persoalan harga bahan bakar minyak (BBM). Padahal, BBM merupakan salah satu komponen terbesar dalam biaya operasional nelayan. Sekitar 40–50 persen biaya operasional dapat terserap untuk kebutuhan bahan bakar.
Sebelum menghadapi musim angin barat pun, para nelayan sebenarnya sudah “ngeri-ngeri sedap” akibat kenaikan harga BBM sebelumnya.
Presiden Joko Widodo tercatat beberapa kali melakukan perubahan harga BBM selama masa pemerintahannya.
Pada 2014, tidak lama setelah menjabat, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Harga premium yang sebelumnya Rp6.500 per liter menjadi Rp8.500 per liter, sementara solar naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.500 per liter.
Pada 2015, harga kembali mengalami perubahan. Begitu pula pada 2018, ketika harga Pertalite naik menjadi Rp7.800 per liter.
Kemudian pada 2022, harga Pertalite kembali dinaikkan menjadi Rp10.000 per liter. Pemerintah ketika itu antara lain beralasan bahwa beban subsidi membesar dan anggaran negara perlu dialihkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan.
Jokowi memang dikenal dengan julukan “Presiden Infrastruktur” karena pembangunan infrastruktur menjadi salah satu ciri utama pemerintahannya. Namun, pembangunan fisik seharusnya tetap berjalan beriringan dengan perhatian terhadap masyarakat kecil. Jangan sampai pembangunan jalan, jalan tol, dan berbagai proyek besar justru membuat pemerintah kurang peka terhadap jeritan rakyat yang sehari-hari bergelut dengan kebutuhan dasar.
Kini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi persoalan yang sama.
Pada masa kampanye Pilpres 2024, isu penurunan harga BBM menjadi salah satu janji yang menarik perhatian masyarakat. Namun, hingga kini harapan masyarakat terhadap penurunan harga BBM tersebut belum sepenuhnya terwujud.
Bagi masyarakat nelayan, persoalan harga BBM bukan sekadar persoalan angka di papan harga SPBU.
Harga BBM menentukan apakah mereka bisa melaut atau tidak.
Ketika biaya bahan bakar meningkat, sementara hasil tangkapan tidak menentu, nelayan berada dalam posisi yang sangat rentan. Pendapatan menurun, sementara kebutuhan rumah tangga dan biaya operasional terus berjalan.
Akibatnya, utang nelayan semakin bertumpuk.
Kembali kepada persoalan nelayan di kawasan Tasikmalaya Selatan.
Seperti ungkapan yang pernah dimuat Kompas, nelayan harus mampu “menaklukkan laut sebelum laut menaklukkan kita.”
Nelayan di Cipatujah, Pamayang, Cikalong, hingga kawasan pesisir selatan membutuhkan keberpihakan nyata pemerintah.
Persoalan mereka bukan hanya soal modal.
Mereka membutuhkan kapal tangkap yang memadai, peralatan keselamatan, pengetahuan mengenai kondisi laut, teknologi penangkapan ikan, serta pengetahuan mengenai potensi sumber daya hayati laut.
Laut selatan Jawa yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia memiliki potensi sumber daya laut yang besar. Karena itu, nelayan tidak cukup hanya dibekali perahu kecil dan jaring.
Mereka harus dibekali ilmu kelautan praktis agar mampu membaca kondisi laut dan melakukan penangkapan ikan di laut lepas secara aman dan produktif.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus hadir lebih nyata di tengah masyarakat nelayan.
Program pelatihan kelautan perlu diperkuat. Penyuluh perikanan dan kelautan juga harus benar-benar aktif mendampingi nelayan di setiap sentra atau pelabuhan perikanan.
Nelayan jangan hanya menjadi penerima bantuan.
Mereka harus menjadi pelaku utama yang memiliki pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan keberanian untuk mengembangkan usaha perikanannya.
Kita bisa belajar dari masyarakat Bugis-Makassar yang sejak dahulu dikenal memiliki tradisi sebagai pelaut. Pengetahuan mengenai arah angin, gelombang, arus, musim ikan, hingga teknik bertahan di laut diwariskan secara turun-temurun.
Pengetahuan semacam itu perlu dikombinasikan dengan teknologi modern, sistem navigasi, prakiraan cuaca, komunikasi, keselamatan pelayaran, dan informasi potensi perikanan.
Dengan bekal tersebut, bukan tidak mungkin nelayan pesisir selatan mampu melakukan operasi penangkapan ikan selama berhari-hari di tengah laut dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keberlanjutan sumber daya.
Ada ungkapan lokal yang menarik: kawasan laut selatan sering dikaitkan dengan legenda Nyi Roro Kidul.
Terlepas dari keyakinan dan cerita rakyat yang berkembang di masyarakat, yang lebih penting adalah bagaimana manusia menghadapi laut dengan ilmu pengetahuan, teknologi, keberanian, dan penghormatan terhadap alam.
Laut tidak boleh hanya dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan.
Laut adalah sumber kehidupan.
Karena itu, tugas pemerintah adalah membantu nelayan agar mampu mengelola dan memanfaatkan laut secara aman, produktif, serta berkelanjutan.
Taklukkan laut sebelum laut menaklukkan kita.
Bukan dengan kesombongan.
Bukan dengan melawan alam.
Tetapi dengan ilmu pengetahuan, teknologi, keberanian, kemandirian, dan keberpihakan pemerintah kepada nelayan.
Sudah waktunya nelayan Tasik Selatan bangkit.
Jangan sampai mereka terus-menerus terjebak dalam lingkaran cuaca buruk, mahalnya BBM, hasil tangkapan yang tidak menentu, dan utang yang semakin menumpuk.
Pemerintah harus hadir.
Sebab negara tidak boleh hanya datang ketika laut sedang tenang.
Negara justru harus hadir ketika nelayan sedang berjuang menghadapi gelombang. (*)
