INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Ratusan wali murid sekolah dasar (SD) di Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, berencana mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu pada Senin (29/6/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas terbatasnya kuota penerimaan peserta didik baru (SPMB) di sejumlah SD negeri di desa tersebut.
Sebelumnya, pada Minggu (28/6/2026), ratusan wali murid telah berkumpul di Kantor Desa Dadap untuk menyampaikan kekecewaan mereka terhadap banyaknya calon siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.
Berdasarkan data yang dihimpun, UPTD SDN 1 Dadap menerima 38 siswa dari total 80 pendaftar. Sementara UPTD SDN 2 Dadap hanya menerima 38 siswa dari 75 pendaftar. Kondisi serupa terjadi di UPTD SDN 5 Dadap, yang hanya menerima 38 siswa dari 45 pendaftar.
Akibat keterbatasan kuota tersebut, puluhan anak belum memperoleh sekolah. Sebagian orang tua bahkan mengaku khawatir anak-anak mereka tidak melanjutkan pendidikan karena sekolah alternatif telah penuh dan lokasinya cukup jauh.
Menanggapi kondisi itu, Plt Kepala UPTD SDN 1 Dadap, Suratno, S.Pd., M.Si., Kepala UPTD SDN 2 Dadap, H. Fatihin, S.Pd., Kepala UPTD SDN 5 Dadap, Esih, S.Pd., bersama Ketua Komite Sekolah dan Kuwu Desa Dadap, Ali Faosal, telah menyampaikan surat resmi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
Surat tersebut berisi permohonan penambahan kuota penerimaan siswa baru di masing-masing sekolah agar seluruh anak usia sekolah dapat tertampung.
Kuwu Desa Dadap, Ali Faosal, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan berkoordinasi bersama pihak sekolah dan komite.
“Banyak anak yang tidak diterima. Sementara sekolah penyangga sudah penuh dan jaraknya cukup jauh, sekitar 4 sampai 5 kilometer dari desa,” ujar Ali Faosal saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/6/2026).
Ia menegaskan, persoalan tersebut menyangkut hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan.
“Ini menyangkut masa depan anak-anak. Kami berharap Dinas Pendidikan segera memberikan solusi, minimal dengan menambah rombongan belajar (rombel),” katanya.
Ratusan wali murid dijadwalkan mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu pada hari yang sama untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar tidak ada anak usia sekolah di Desa Dadap yang kehilangan hak memperoleh pendidikan dasar.
Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat meningkatkan angka anak putus sekolah di wilayah tersebut.
“Kami meminta ada kebijakan dari dinas terkait,” pungkas Ali Faosal.
(Sn)
