Setiap 17 Agustus, Indonesia merayakan kemerdekaan dengan bendera, upacara, lagu kebangsaan, dan berbagai perayaan. Tahun ini, Indonesia memasuki 81 tahun kemerdekaan. Namun, di balik perayaan itu, ada pertanyaan yang patut diajukan: Apakah kemerdekaan telah benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan ini bukan untuk meragukan Proklamasi 17 Agustus 1945, melainkan untuk menguji bagaimana kemerdekaan diterjemahkan menjadi keadilan, kesejahteraan, kebebasan, dan kehidupan sosial yang bermartabat.
Politik yang Terlalu Bising
Politik semestinya menjadi instrumen untuk mengelola kepentingan publik. Namun, politik Indonesia kerap berubah menjadi perebutan pengaruh. Perbedaan pilihan mudah menjadi permusuhan, kritik dianggap serangan, sementara dukungan terkadang berubah menjadi pembenaran.
Padahal, perbedaan adalah bagian dari demokrasi. Yang berbahaya adalah ketika perbedaan dikelola melalui kebencian, propaganda, manipulasi informasi, dan pembelahan masyarakat menjadi “kami” dan “mereka”.
Demokrasi tidak cukup diukur dari pemilu. Ia juga membutuhkan hukum yang adil, institusi yang dipercaya, kebebasan berpendapat, dan masyarakat yang mampu menerima perbedaan.
Singa Podium dan Beratnya Sebuah Kata
Presiden bukan sekadar orang yang berbicara di atas podium. Ia adalah wajah negara. Karena itu, setiap ucapan dan tindakannya diperhatikan rakyat, media, bahkan dunia. Dalam forum kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto berseloroh kepada Citra, siswi Sekolah Rakyat berusia 10 tahun, bahwa ia baru boleh berpacaran sepuluh tahun lagi setelah mencapai sabuk hitam karate.
Pernyataan itu disampaikan dalam suasana bercanda. Pemberitaan mengenai pernyataan tersebut Candaan mungkin sederhana. Namun, posisi yang mengucapkannya tidak sederhana.
Di era digital, satu kalimat presiden dapat menyebar dalam hitungan menit dan membentuk persepsi publik. Karena itu, seorang pemimpin harus memahami bahwa semakin tinggi kedudukannya, semakin besar pula tanggung jawab atas setiap perkataannya.
Presiden boleh bercanda. Tetapi podium kepresidenan bukan ruang tanpa konsekuensi.Kita membutuhkan presiden sebagai “singa podium”: tegas dalam sikap, kuat dalam gagasan, tetapi tetap terukur dalam ucapan.
Kritik terhadap ucapan pemimpin bukanlah kebencian kepada negara. Kritik adalah cara rakyat mengingatkan bahwa kekuasaan harus selalu disertai tanggung jawab. Sebab ketika presiden berbicara, yang mendengar bukan hanya rakyat. Dunia ikut memperhatikan. Dan pada saat itu, yang dipertaruhkan bukan sekadar nama seorang presiden, melainkan wajah Indonesia.
Masyarakat Tidak Boleh Kehilangan Akal Sehat
Di tengah hiruk-pikuk politik, masyarakat tetap bekerja, berdagang, mengajar, bertani, bersekolah, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi mereka, politik memiliki konsekuensi nyata terhadap harga kebutuhan, pekerjaan, upah, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Karena itu, keberhasilan negara tidak cukup diukur dari kuatnya kekuasaan, tetapi dari seberapa jauh kebijakan publik memperbaiki kehidupan masyarakat.
Kita tidak membutuhkan masyarakat yang sekadar menjadi pendukung atau penentang pemerintah. Kita membutuhkan warga negara yang mampu menilai kebijakan berdasarkan data, manfaat, dan kepentingan publik. Pendukung pemerintah tidak harus membenarkan semuanya.
Pengkritik pemerintah juga tidak harus menolak semuanya.Kritik bukan permusuhan. Dukungan bukan pembenaran tanpa batas.Wahai politisasi, jangan lelah mengabdi. Wahai rakyat, jangan lelah bertekad kuat, wahai bangsa ini, jangan lelah berbenah.
Kita boleh berbeda, mengkritik, bahkan kecewa. Tetapi jangan biarkan kegaduhan politik mencabut kecintaan kita kepada negeri ini. Sebab mencintai Indonesia bukan berarti menutup mata terhadap lukanya. Cinta yang dewasa justru berani melihat luka, menyuarakan kebenaran, dan ikut merawatnya. ***
