JOMBANG (Aswajanews.id) — Dugaan adanya intervensi terhadap Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) mencuat di tengah pelaksanaan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Isu tersebut muncul bersamaan dengan proses Muktamar yang salah satu agenda utamanya menentukan kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode berikutnya. Nama Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya kembali menguat dalam bursa calon ketua umum.
Menanggapi isu tersebut, Gus Yahya menegaskan bahwa PWNU dan PCNU memiliki integritas serta tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan pragmatis.
“Intervensi atau tidak, saya kira PW dan PC ini adalah kader-kader yang memiliki integritas yang tinggi sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi dengan hal-hal yang pragmatis,” kata Gus Yahya di lokasi Muktamar ke-35 NU, Jumat (28/8/2026).
Menurutnya, setiap keputusan dalam Muktamar seharusnya berorientasi pada kepentingan jangka panjang organisasi.
Ia meyakini para pemilik suara memahami posisi strategis Muktamar ke-35 NU bagi perjalanan Nahdlatul Ulama.
“Saya yakin PW dan PC memiliki kesadaran kuat tentang hal itu dan mereka tidak akan mudah dibujuk atau dipengaruhi dengan hal-hal yang bersifat pragmatis,” ujarnya.
LPJ Hampir 1.000 Halaman
Di tengah dinamika Muktamar, Gus Yahya juga memastikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan PBNU periode 2021–2026 telah disiapkan.
Ia menyebut LPJ tersebut mencapai hampir 1.000 halaman. Tebalnya laporan, kata dia, tidak terlepas dari padatnya program dan kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun terakhir.
“Alhamdulillah, kita sudah siapkan. LPJ kita hampir 1.000 halaman. Memang karena kegiatan memang sangat padat selama lima tahun ini dan target-target yang diamanatkan oleh Muktamar ke-34 di Lampung juga hampir sepenuhnya terpenuhi,” katanya.
Gus Yahya juga mengklaim berbagai pembaruan tata kelola organisasi selama masa kepengurusannya telah dirasakan oleh PWNU maupun PCNU.
Menurutnya, pembaruan tersebut mencakup peningkatan kinerja sekaligus upaya mempermudah manajemen organisasi.Ia pun optimistis LPJ kepengurusan PBNU periode 2021–2026 dapat diterima peserta Muktamar.
“Saya kira enggak ada alasan penolakan. Dari sisi apanya juga enggak ada ya. Kita lihat nanti,” ujar Gus Yahya.
Muktamar Pertama di Abad Kedua NU
Gus Yahya menilai Muktamar ke-35 NU memiliki posisi sangat penting karena menjadi Muktamar pertama setelah NU memasuki abad kedua.
Menurutnya, keputusan yang lahir dari forum tersebut akan menjadi salah satu penentu arah perjalanan NU pada fase berikutnya.
“Karena ini adalah muktamar yang sangat strategis, sangat istimewa, muktamar pertama di abad kedua. Sehingga apa pun yang menjadi keputusan muktamar ini akan menentukan bagaimana titik tolak Nahdlatul Ulama mengarungi abad kedua ini,” tuturnya.
Muktamar ke-35 NU berlangsung 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Selain mengevaluasi kepengurusan periode 2021–2026, forum tersebut menjadi momentum penting dalam menentukan kepemimpinan PBNU untuk periode mendatang.
Isu mengenai independensi PWNU dan PCNU pun menjadi perhatian karena kedua struktur tersebut memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan Muktamar. Namun, hingga kini, dugaan intervensi tersebut masih sebatas isu yang dibantah oleh Gus Yahya dan belum menjadi kesimpulan resmi forum Muktamar. (Red)
