Beranda Sindikasi Akhiri Hailuki, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bandung, Dorong Perencanaan RKPD 2027...

Akhiri Hailuki, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bandung, Dorong Perencanaan RKPD 2027 Responsif di Ciwidey

BANDUNG (Aswajanews.id) – Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bandung, Dr. M. Akhiri Hailuki, S.IP., M.Si., mendorong agar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai forum penyelarasan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Musrenbang RKPD 2027 di Kecamatan Ciwidey, Selasa (10/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Akhiri menyampaikan harapannya agar seluruh proses perencanaan pembangunan ke depan benar-benar berpijak pada kebutuhan riil masyarakat dan disusun berdasarkan skala prioritas.

8A72574F AA24 4F95 B8D5 7E0AE340214D
Menurutnya, Musrenbang memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kita berharap Musrenbang ini menjadi patokan dalam penyusunan kebijakan pembangunan tahun 2027. Apa yang tertuang dalam RKPD nantinya benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan prioritas,” ujarnya.

Ia menambahkan, orientasi pembangunan daerah saat ini perlu terus diarahkan pada upaya penyelesaian persoalan di lapangan, sehingga setiap program yang direncanakan dapat memberikan manfaat langsung.

“Bukan semata-mata soal penyerapan anggaran, tetapi bagaimana pembangunan itu mampu menjawab persoalan dan menjadi solusi bagi masyarakat,” jelasnya.

Akhiri juga menyinggung dinamika Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Ia menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Bandung bersama pemerintah daerah telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait hal tersebut.

Menurutnya, terdapat sejumlah parameter yang dapat dievaluasi dan dibenahi agar alokasi TKD ke depan dapat lebih optimal.

“Kami sudah berkonsultasi dengan Kemendagri. Mudah-mudahan melalui pembenahan dan evaluasi yang dilakukan, penurunan TKD tidak kembali terjadi di masa mendatang,” tuturnya.

Ia menegaskan, DPRD Kabupaten Bandung berkomitmen untuk terus mendorong perencanaan pembangunan yang partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

(Reporter: Uus)