Bandung (Aswajanews.id) — Pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bandung Barat, Ais Ramlan, meminta seluruh partai koalisi pemerintahan untuk menjaga soliditas serta mengedepankan komunikasi yang sehat dalam menyikapi perbedaan pandangan politik.
Ais menegaskan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal wajar dalam dinamika politik, namun tidak seharusnya berujung pada hujatan maupun konflik terbuka di ruang publik. Kritik terhadap pemimpin atau kebijakan pemerintah, menurutnya, harus disampaikan secara etis dan konstruktif.
“Jika ada pemimpin yang khilaf atau melakukan kekeliruan, sebaiknya diperbaiki dengan komunikasi yang baik, bukan dihujat. Menghina bukan jalan yang baik, sementara mendoakan dan mengingatkan secara bijak akan membawa kebaikan,” ujar Ais.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jawa Barat yang digelar di Bandung, Selasa (7/1/2026).
Rakorwil ini merupakan bagian dari agenda konsolidasi kader dan penguatan struktur organisasi PSI Jawa Barat dalam rangka menyongsong agenda politik nasional 2029.
Dalam kesempatan itu, Ais juga menyampaikan apresiasi kepada PSI Jawa Barat yang dinilainya konsisten menjaga komitmen politik sejak bergabung dalam Tim Kemenangan Prabowo–Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.
Ia menegaskan dukungannya terhadap partai-partai koalisi pemerintahan, khususnya Partai Gerindra dan PSI, agar tetap solid dalam mengawal jalannya pemerintahan ke depan.
Menurut Ais, soliditas koalisi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas politik nasional sekaligus memastikan program-program pemerintah dapat berjalan secara berkelanjutan.
Rakorwil DPW PSI Jawa Barat dihadiri jajaran pengurus dan kader dari berbagai kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Kegiatan tersebut juga menjadi forum penyamaan visi dan langkah politik antarstruktur partai dalam menghadapi dinamika politik nasional menuju 2029.
DPW PSI Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat konsolidasi internal serta meningkatkan kesiapan organisasi dalam menghadapi agenda-agenda politik mendatang.
(Reporter: Uus)
