SUBANG (Aswajanews) – Suasana di Lembur Pakuan mendadak memanas, Kamis (19/2/2026). Aksi unjuk rasa yang menyasar gerbang kediaman Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berujung ketegangan setelah warga sekitar turun langsung menghadang massa yang hendak masuk ke area rumah dinas tersebut.
Pantauan di lokasi menunjukkan massa yang mengatasnamakan LSM Pemuda bersama sejumlah mahasiswa merangsek hingga ke pintu gerbang. Beberapa di antaranya bahkan terlihat merangkak melewati celah pagar yang dijaga ketat warga. Adu argumen tak terhindarkan, meski situasi masih dalam kendali aparat keamanan.
Dua Isu Besar: Jalan Rusak dan Dugaan “Orang Dalam”
Ketua Bidang Hukum LSM Pemuda, Andri SH, menyebut aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan terhadap Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, kritik yang sebelumnya disampaikan langsung ke Kantor Dinas Bina Marga tak pernah mendapat respons konkret. Sorotan utama mereka adalah dugaan kegagalan konstruksi pada sejumlah proyek jalan provinsi.
“Banyak proyek yang baru selesai tapi sudah rusak. Ini patut diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan cacat konstruksi,” tegas Andri.
Selain soal infrastruktur, massa juga menyinggung isu yang lebih sensitif: dugaan adanya pihak berinisial DK, H.U, dan HD yang disebut-sebut bisa “mengatur” proyek di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, bahkan mencatut nama KDM.
Tudingan ini memunculkan pertanyaan serius: apakah benar ada praktik perantara proyek yang bermain di balik layar?
Kenapa Lembur Pakuan?
Massa mengaku telah beberapa kali menggelar aksi di kantor dinas maupun Kantor Gubernur. Namun, menurut mereka, respons yang diterima tak memuaskan. Karena itu, Lembur Pakuan dipilih sebagai titik tekan simbolik—tempat tinggal pribadi gubernur yang selama ini dikenal terbuka terhadap aspirasi publik.
Di sisi lain, warga sekitar menunjukkan sikap berbeda. Mereka menganggap aksi di lingkungan tempat tinggal berpotensi mengganggu ketertiban dan kenyamanan. Sejumlah warga berdiri berlapis di depan gerbang, berupaya mencegah massa masuk lebih jauh.
Langkah warga ini menjadi pemandangan tak biasa—demonstran berhadapan bukan hanya dengan aparat, tetapi juga masyarakat setempat.
Citra Keterbukaan vs Realitas Lapangan
Sejak menjabat, Dedi Mulyadi kerap menampilkan citra pemimpin yang aktif turun ke lapangan dan terbuka terhadap kritik, termasuk dalam pengawasan proyek infrastruktur jalan. Namun peristiwa di Lembur Pakuan memperlihatkan bahwa dinamika kritik terhadap pemerintah daerah belum sepenuhnya mereda.
Kini, publik menunggu dua hal: klarifikasi resmi atas dugaan kegagalan konstruksi dan isu pengaturan proyek, serta langkah konkret pemerintah provinsi untuk menjawab keresahan yang telah berulang kali disuarakan.
Situasi di Lembur Pakuan mungkin telah mereda, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang dibawa massa aksi masih menggantung di ruang publik. (Red)
